Flickr

» » Integritas dan Kapasitas Beberapa Menteri Diragukan

WIR@, JAKARTA – Sejumlah pengamat meragukan Kabinet Kerja Jokowi-JK, yang dilantik Senin (27/10/14) diragukan dapat mewujudkan visi dan misi pemerintah ke depan, karena tidak sedikit menteri yang memiliki masalah dengan integritas dan kapasitas.

Peneliti dari The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi menuturkan, meskipun Jokowi telah menyeleksi para pejabat menteri yang direkrutnya lewat KPK dan PPATK, namun ternyata masih ada orang-orang tidak lolos alias punya catatan merah yang tetap dijadikan menteri oleh Jokowi.

"Saya melihat, sedikitnya ada 11 menteri di Kabinet Kerja yang punya masalah dengan integritasnya," kata Palupi di Jakarta, Senin (27/10).

Menurut Palupi, masalah integritas yang dilihat pada sebelas orang tersebut bukan hanya menyangkut masalah korupsi. Melainkan, persoalan moralitas dan keterkaitan mereka dengan mafia.

Selain soal integritas, beberapa menteri yang dipilih Jokowi juga dinilai memiliki masalah dengan kapasitasnya. Sebagai contoh, ia menyebut Siti Nurbaya yang ditunjuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Latar belakang perempuan yang pernah menduduki posisi kunci di Kementerian Dalam Negeri itu tidak 'nyambung' dengan tugas yang diembannya saat ini.

Secara terpisah Pengamat ekonomi Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo tampaknya harus lebih kerja keras karena ternyata susunan kabinetnya dinilai masyarakat meragukan.

"Dilihat sementara dan berdiskusi dengan para ekonom, para menteri yang diangkat tidak ada yang prestasinya membanggakan selama ini bahkan ada yang dinilai tidak tepat seperti untuk pejabat Bappenas yang diambil dari berlatar belakang pendidikan bukan ekonomi," katanya
Diakuinya, ada beberapa profesional perusahaan yang masuk dalam kabinet itu, tetapi belum bisa memberi jaminan kuat.

"Mengurus perusahaan dan kementerian berbeda. Menjadi menteri artinya mengurus permasalahan negara yang jauh lebih kompleks," katanya.

Kinerja kementerian itu semakin dikhawatirkan, kalau ke depan para menteri itu melakukan kesalahan penempatan para dirjennya.

"Kalau itu terjadi, maka Pemerintahan Jokowi akan semakin harus kerja ekstra untuk memenuhi keinginan besar masyarakat yang mempercayai Presiden Jokowi bisa lebih banyak membawa perubahan positif bagi Indonesia," kata Wahyu. (tim)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: