WIR@- Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turun tangan menyelesaikan kisruh yang terjadi di internal partai. Mahkamah PPP akan memfasilitasi upaya "islah" atau rekonsiliasi di antara jajaran fungsionaris.
"Setelah mencermati perkembangan yang terjadi, adanya kekisruhan di DPP PPP saat ini mengarah kepada situasi yang merugikan PPP, Mahkamah Partai DPP PPP dalam rangka menjaga persatuan dan kemaslahatan partai siap memfasilitasi islah ini," kata Ketua Mahkamah Partai DPP PPP Chozin Chumaidy, Selasa (22/4/2014).
Dia mengatakan, upaya islah itu harus dilakukan dengan mengembalikan semua permasalahan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dan tetap menjunjung tinggi "ukhuwah islamiyah", sebagai prinsip dasar yang melandasi "khittoh" perjuangan PPP.
Mahkamah Partai juga meminta para pimpinan dan warga partai menahan diri dengan tidak melakukan tindakan dan ucapan yang akan semakin memperkeruh kekisruhan suasana. Seluruh kader wajib memperkokoh ukhuwah dan kebersamaan.
Chozin menambahkan, selama upaya damai dilakukan, kader dan simpatisan PPP diimbau tetap tenang, dan tidak melibatkan diri dengan kekisruhan di DPP PPP.
Kader dan simpatisan PPP diminta tetap bekerja menyelesaikan tugas menuntaskan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 dengan baik, dengan mengawal penghitungan suara sampai tahap akhir, sehingga suara PPP tidak hilang di tengah jalan.
Kisruh di PPP berawal saat Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu. Tindakan Suryadharma yang mendukung pencapresan Prabowo Subianto dianggap menyalahi hasil mukernas PPP. Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Di antara delapan nama itu, tak ada nama Prabowo.
Secara terpisah Ketua DPP PPP, Dimyati Natakusuma mengatakan Selasa 22 April akan digelar Rapat Pleno DPP yang dipimpin Ketua Umum Suryadharma Ali. Rapat ini akan membahas sejumlah agenda penting, salah satunya soal dukungan partai yang sedang berkonflik itu, kepada Prabowo Subianto, calon presiden dari Partai Gerindra. Pleno juga akan dihadiri Ketua Majelis Syariah KH Maimun Zubair.
Menurut Dimyati, pleno itu bakal dihadiri 54 pengurus harian, 58 badan lembaga yang teridiri dari biro-biro dan departemen, majelis syariah, mahkamah partai dan badan otonom partai. Setelah rapat pleno ini baru ditindaklanjuti penetapan agenda Rapimnas.
Saat ditanya apakah sudah dipastikan pleno kali ini akan menetapkan dukungan PPP kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres mendatang, Dimyati mengatakan, kecenderungan ketumnya SDA mendukung Prabowo sudah terjadi sejak 2009. Prabowo sudah ditimang-timang akan diusung jadi capresnya PPP.
Namun, Dimyati menegaskan keputusan partai baru akan ditetapkan dalam rapat pleno ini. Karena bisa saja dukungan bukan tidak ke Prabowo jika mayoritas peserta pleno tidak menginginkan. "Belum tentu (PPP dukung Prabowo). Ini rapat pleno akan diputuskan hari ini. Bisa saja sebagian besar pengurus nanti tidak setuju, ya itu keputusan partai," tandasnya.(tim)
Index Berita
Features
Opini
Tekno
Lingkungan
Topik Berita
Nasional
Hukum
Daerah
Politik
Ekbis
Capres
Pilpres
Kesehatan
Korupsi
Pendidikan
Tekno
Feature
Etalase
Galeri
Kriminal
Pemilu
Video
Hiburan
Internasional
Opini
Selebrita
Sosok
Teroris
Wisata
Caleg
Internet
KPK
Kolom
Lingkungan
Otomotif
Pilgub
Bali
Banten
Budaya
Jatim
Kesra
Lampung
Media
Samsung
Susno Duadji
TV
Ujian Nasional
Aceh
Ayu Azhari
Bandung
Bandung Raya
Bansos
Batam
Bill Clinton
Bogor
Buruh
Century
Dada Rosada
Densus 88
Djoko Susilo
E-ktp
Edi Siswadi
Facebook
Garuda
Gaya Hidup
Gerhana
Gmail
Golkar
Habibie
Hambalang
Harry Tanoesudibyo
Hepatitis
Honda
Iklan
Imunisasi
Jaksa
Jateng
Jawa Timur
Jeffry Al Buchory
KASAD
KPI
Kabupaten Bandung
Kejaksaan
Kudus
Letjen Moeldoko
Limau Gadang
Mazda
Mentawai
Militer
Mudik
Narkoba
OKU
Pekanbaru
Penganiayaan
Penyiaran
Pilwalkot
Polri
Ponorogo
Prabowo
Puskesmas
SIM
Serang
Sumsel
Sutarman
Suzuki
TNI
Tokoh
Twitter
UN
Udang
Way Kambas
Yahoo